Kabinet Masa Demokrasi Parlementer

 

 

 

 

 

Pada masa Demokrasi Parlementer diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet. Hampir semua kabinet yang dibentuk merupakan zaken kabinet (kabinet yang menteri-menterinya dipilih berdasarkan keahliannya) dan didukung oleh koalisi dari berbagai partai. Namun, komposisi dan kekuatan kelompok oposisi sering kali berubah-ubah, akibatnya kabinet jatuh setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen. Bahkan, partai pemerintah pernah menjatuhkan kabinet yang dibentuknya sendiri. Bahkan partai pemerintah pernah menjatuhkan kabinet yang dibentuknya sendiri.

Berikut kabinet yang pernah memerintah pada masa Demokrasi Parlementer.

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi yang berintikan Partai Masyumi dengan Perdana Menteri Muhammad Natsir. Tokoh pendukung kabinet ini adalah Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Assaat, Ir. Djuanda, dan Prof. Sumitro Joyohadikusumo.

Program kerja Kabinet Natsir sebagai berikut :

a. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.

b. Menguatkan konsolidasi, penyempurnaan susunan pemerintahan.

c. Penyempurnaan angkatan perang.

d. Memusatkan perhatian pada ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi sosial.

Kabinet Natsir mulai goyah sejak kegagalan dalam perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Kabinet ini jatuh setelah Hadikusuma dari PNI mengajukan mosi tidak percaya menyangkut pencabutan PP No. 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS. Akhirnya pada tanggal 21 Maret 1951, Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)

Kabinet Sukiman merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi dengan Perdana Menterinya Sukiman Wiryosanjoyo. Program kerja Kabinet Sukiman sebagai berikut :

a. Penerapan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

b. Memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memperbarui hukum agrarian untuk kesejahteraan rakyat.

c. Mempersiapkan segala usaha untuk pemilu.

d. Memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia.

Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama karena banyak hal yang ditentang oleh parlemen termasuk dari Masyumi dan PNI. Penyebab utama jatuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menlu Subarjo dengan Duta Besar Amerika, Merle Cochran.

Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Kabinet ini dianggap telah menyelewengkan Indonesia dari politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Sukiman jatuh setelah PNI dan Masyumi menarik dukungannya.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953)

Kabinet Wilopo disebut juga zaken kabinet, karena terdiri atas para pakar di bidangnya. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo dengan program kerjanya sebagai berikut :

a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kemakmuran, pendidikan dan keamanan rakyat.

c. Berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat, memperbaiki hubungan dengan Belanda dan konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.

Tantangan yang dihadapi Kabinet Wilopo selain kondisi ekonomi yang kritis juga munculnya gerakan separatisme di sejumlah daerah. Ujian terberat Kabinet ini adalah "Peristiwa 17 Oktober 1952" dan "Peristiwa Tanjung Morawa".

Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat menekan Presiden Soekarno agar membubarkan kabinet. Sedangkan Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara merupakan bentrokan antara aparat kepolisian dan para petani liar.

Peristiwa ini mendapatkan sorotan tajam, baik dari pers maupun dari parlemen. Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Dan pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)

Kabinet Ali Sastroamijoyo I dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamijoyo dan merupakan koalisi antara PNI dan NU. Program kerjanya sebagai berikut :

a. Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada pertengahan tahun 1955.

b. Mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan di daerah.

c. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.

Kabinet ini berhasil menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika pada tahun.1955. Sedangkan masalah yang dihadapi adalah masalah TNI-AD sebagai kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952.

Mayor Jenderal Bambang Sugeng, Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui kabinet. Sebagai gantinya ditunjuk Kolonel Bambang Utoyo. Pimpinan baru tersebut ditolak oleh para Panglima AD karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan TNI-AD.

Masalah lain yang dihadapi Kabinet Ali Sastroamijoyo adalah pada tanggal 20 Juli 1955 NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya yang kemudian diikuti oleh partai-partai lain. Keretakan dalam kabinet ini memaksa Ali Sastroamijoyo mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

5. Kabinet Burhannudian Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956

Kabinet ini dipimpin oleh Burhannudian Harahap dengan program kerjanya sebagai berikut :

a. Memerintahkan polisi militer untuk menangkap Mr. Djody Gondokusumo atas dasar kasusu korupsi di Departemen Kehakiman.

b. Melaksanakan pemilu secara baik, maksimal dan secepat mungkin.

c. Mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD pada tanggal 28 Oktober 1955.

Prestasi yang terlihat pada Kabinet Burhannudian Harahap adalah penyelenggaraan pemilu yang demokartis. Pada tahun 1955 perjuangan diplomasi Irian Barat yaitu dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Kabinet Burhannudian Harahap jatuh setelah tidak mendapatkan dukungan dalam pemilu 1955.

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 - 4 Maret 19570

Kabinet ini dipimpin oleh Ali Satroamijoyo yang merupakan koalisi tiga partai, yaitu PNI, Masyumi dan NU. Program Kabinet ini disebut rencana pembangunan lima tahun yang memuat program-program jangka panjang sebagai berikut :

a. Perjuangan pengembalian Irian Barat.

b. Pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.

c. Mengusahakan perbaikan nasib buruh dan pegawai.

d. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

e. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Masalah yang dihadapi kabinet Ali Satroamijoyo II adalah pergolakan di daerah yang semakin menguat, seperti pembentukan dewan militer di Sumatera dan Sulawesi. Dalam kabinet sendiri timbul perpecahan antara Masyumi dan PNI.

Masyumi menghendaki agar Ali Satroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai dengan tuntutan daerah, tetapi dari PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Posisi Kabinet Ali melemah setelah pada bulan Januari 1957 Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet. Akhirnya pada tanggal 14 Maret 1957, Ali terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden.

7. Kabinet Karya atau Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)

Kabinet Karya atau Djuanda dipimpin oleh Djuanda dengan 3 orang wakilnya, yaitu Mr. Hardi, Idham Chalid dan dr. Leimena. Tugas kabinet ini adalah menghadapi pergolakan di daerah, perjuangan mengembalikan Irian Barat, dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kabinet Djuanda menyusun program yang disebut Pancakarya. Oleh karena itu, Kabinet Djuanda disebut sebagai Kabinet Karya. Berikut program-program Pancakarya :

a. Membentuk Dewan Nasional.

b. Normalisasi keadaan Republik.

c. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB.

d. Perjuangan Irian Barat.

e. Mempergiat pembangunan.

Pada tanggal 14 September 1957 diadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di daerah. Munas berlangsung di gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56 yang dihadiri tokoh-tokoh dari pusat dan daerah.

Masalah yang dibahas dalam Munas seperti masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembangunan wilayah RI. Kemudian Munas dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) pada bulan November 1957.

Pada masa kabinet ini terjadi peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang dikenal sebagai Peristiwa Cikini. Peristiwa Cikini terjadi di depan Perguruan Cikini pada tanggal 30 November 1957.

Kabinet Djuanda berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959

 

Sumber:

 

http://www.sejarah-negara.com/2014/04/7-kabinet-masa-demokrasi-parlementer.html 

 

Demokrasi Parlementer

Menurut Schumpeter’s, pengertian demokrasi parlementer adalah Sebuah kesepakatan institusi untuk mencapai keputusan politik dimana individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan atau membuat keputusan dengan melalui persaingan kompetitif yang terjadi dalam komunitas atau masyarakat politik.

 

Menurut Raymond Williams dalam Buku A short Counter revolution bahwa pengertian demokrasi parlementer adalah sebuah sistem dimana pemerintahan dalam masyarakat ditentukan  oleh perwakilan yang dibentuk, melalui cara pemilihan umum secara rahasia oleh setiap warga negara dewasa, yang ditentukan dan dilaksanakan secara teratur, yang terbuka dan setara (adil) untuk setiap warga negara dewasa dalam masyarakat.

 

Kaare Strom memberikan pengertian demokrasi parlementer dalam bentuk idealnya sebagai suatu rangkaian atau rantai delegasi dan akuntabilitas, dari para pemilih kepada para pembuat kebijakan, dimana tiap rantai tersebut hanya menghubungkan dengan satu orang perwakilan, atau beberapa orang yang tidak saling bersaing, dan setiap perwakilan tersebut bertanggungjawab atas satu dan hanya satu prinsip yaitu kepada rakyat yang memilih mereka.

 

Pengertian demokrasi parlementer dijelaskan dalam britannica.com bahwa sebuah bentuk demokrasi dalam sistem pemerintah dimana partai atau koalisi dari partai partai dengan representasi terbesar dalam wilayah legislatif dalam pemerintahan. Pemimpin dari parlemen dalam sistem pemerintahan demokrasi parlementer adalah perdana menteri ataupun kanselor. Eksekutif dalam pemerintahan ditunjuk oleh para anggota parlemen oleh perdana menteri dalam kabinet. Partai yang minor berlaku sebagai oposisi terhadap mayoritas dan memiliki tugas untuk menantang. Perdana menteri dapat diturunkan apabila kehilangan kepercayaan dari partai yang berkuasa ataupun dari dewan dewan yang berada dalam parlemen. Demokrasi parlementer menurut sejarah lahir di Britain (Inggris Raya) dan diadopsi dalam bentuk bentuk yang beragam pada beberapa negara lainnya dan bekas koloni Inggris.

 

Sistem Pemerintahan Demokrasi Parlementer

Lalu bagaimana sistem pemerintahan yang dibangun dalam demokrasi parlementer. Terlihat jelas bahwa rakyat, para pemilih hanya memilih legislatif saja, selanjutnya para dewan di parlemen atau anggota legislatif akan memilih perdana menteri dan kemudian, perdana menteri menentukan anggota anggota kabinet dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada parlemen dan selanjutnya bertindak sebagai eksekutif.

Akan tetapi, di beberapa negara yang menganut demokrasi parlementer tetap memiliki presiden, perdana menteri dan sistem kekuasaan yang bukan lagi demokrasi parlementer.

Dalam demokrasi parlementer yang memiliki negara bagian, umumnya terjadi pada sistem pemerintahan monarki ataupun tidak memiliki senat atau perwakilan tiap tiap negara bagian yang telah ditentukan jumlahnya oleh konstitusi yang dibangun oleh parlemen. Dulunya, parlemen yang ada memilih perwakilan tiap negara bagian lalu kemudian, diganti dengan pemilihan langsung bagi tiap negara bagian untuk menentukan senat mereka yang akan duduk di negara pusat untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan aturan aturan yang ada. Dalam segi kekuasaan, bila terbentuk senat, maka kekuasaan terbesar terletak pada senat atau senator, bukan lagi house of representative atau dewan perwakilan yang umumnya ada. Akan tetapi, mereka diharuskan untuk tetap bekerja sama untuk menjadi legislature dalam kepemerintahan.

Negara Yang Menganut Demokrasi Parlementer

Diantaranya negara negara yang menganut demokrasi parlementer adalah:

1. Di Benua Afrika terdapat Bostwana, Ethiopia, Libya, Mauritius, Afrika Selatan, Tunisia.
2. Di benua Amerika terdapat Antiqua and Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Kanada, Dominika, Grenada, Jamaika, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Suriname, Trinidad dan Tobago.
   Kemudian di Benua Asia terdapat Bangladesh, Bhutan, Kamboja, India, Iraq, Israel, Japan, Kuwait, kyrgyszatan, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapura, Thailand.
3. Di Benua Eropa terdapat negara Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, , Irlandia, Italia, Kosovo, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Republik Macedonia, Malta, , Moldova, Montenegro, Belanda, Norway, Polandia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Turki, United Kingdom.
4. Di diperairan samudera Pasifik terdapat negara Australia, , Selandia baru, Papua New Guinea, Samoa, dan Vanuatu.

Sumber artikel

http://www.learniseasy.com/pengertian-demokrasi-parlementer-dan-penjelasannya.html
The Substance of Sociology oleh Ephraim H. Mizruchi

State and Society: A reader in Comparative Political Sociology oleh Reinhard Bendix, Coenraad M. Brand

Encyclopaedia of Eminent Thinkers: The Political Thought of M.N. Roy

Raymod Williams: A Short Counter Revolution: Towards 2000

Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies oleh Kaare Strom, Wolfgang C. Muller and Torbjorn Bergman