Demokrasi Parlementer

Menurut Schumpeter’s, pengertian demokrasi parlementer adalah Sebuah kesepakatan institusi untuk mencapai keputusan politik dimana individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan atau membuat keputusan dengan melalui persaingan kompetitif yang terjadi dalam komunitas atau masyarakat politik.

 

Menurut Raymond Williams dalam Buku A short Counter revolution bahwa pengertian demokrasi parlementer adalah sebuah sistem dimana pemerintahan dalam masyarakat ditentukan  oleh perwakilan yang dibentuk, melalui cara pemilihan umum secara rahasia oleh setiap warga negara dewasa, yang ditentukan dan dilaksanakan secara teratur, yang terbuka dan setara (adil) untuk setiap warga negara dewasa dalam masyarakat.

 

Kaare Strom memberikan pengertian demokrasi parlementer dalam bentuk idealnya sebagai suatu rangkaian atau rantai delegasi dan akuntabilitas, dari para pemilih kepada para pembuat kebijakan, dimana tiap rantai tersebut hanya menghubungkan dengan satu orang perwakilan, atau beberapa orang yang tidak saling bersaing, dan setiap perwakilan tersebut bertanggungjawab atas satu dan hanya satu prinsip yaitu kepada rakyat yang memilih mereka.

 

Pengertian demokrasi parlementer dijelaskan dalam britannica.com bahwa sebuah bentuk demokrasi dalam sistem pemerintah dimana partai atau koalisi dari partai partai dengan representasi terbesar dalam wilayah legislatif dalam pemerintahan. Pemimpin dari parlemen dalam sistem pemerintahan demokrasi parlementer adalah perdana menteri ataupun kanselor. Eksekutif dalam pemerintahan ditunjuk oleh para anggota parlemen oleh perdana menteri dalam kabinet. Partai yang minor berlaku sebagai oposisi terhadap mayoritas dan memiliki tugas untuk menantang. Perdana menteri dapat diturunkan apabila kehilangan kepercayaan dari partai yang berkuasa ataupun dari dewan dewan yang berada dalam parlemen. Demokrasi parlementer menurut sejarah lahir di Britain (Inggris Raya) dan diadopsi dalam bentuk bentuk yang beragam pada beberapa negara lainnya dan bekas koloni Inggris.

 

Sistem Pemerintahan Demokrasi Parlementer

Lalu bagaimana sistem pemerintahan yang dibangun dalam demokrasi parlementer. Terlihat jelas bahwa rakyat, para pemilih hanya memilih legislatif saja, selanjutnya para dewan di parlemen atau anggota legislatif akan memilih perdana menteri dan kemudian, perdana menteri menentukan anggota anggota kabinet dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada parlemen dan selanjutnya bertindak sebagai eksekutif.

Akan tetapi, di beberapa negara yang menganut demokrasi parlementer tetap memiliki presiden, perdana menteri dan sistem kekuasaan yang bukan lagi demokrasi parlementer.

Dalam demokrasi parlementer yang memiliki negara bagian, umumnya terjadi pada sistem pemerintahan monarki ataupun tidak memiliki senat atau perwakilan tiap tiap negara bagian yang telah ditentukan jumlahnya oleh konstitusi yang dibangun oleh parlemen. Dulunya, parlemen yang ada memilih perwakilan tiap negara bagian lalu kemudian, diganti dengan pemilihan langsung bagi tiap negara bagian untuk menentukan senat mereka yang akan duduk di negara pusat untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan aturan aturan yang ada. Dalam segi kekuasaan, bila terbentuk senat, maka kekuasaan terbesar terletak pada senat atau senator, bukan lagi house of representative atau dewan perwakilan yang umumnya ada. Akan tetapi, mereka diharuskan untuk tetap bekerja sama untuk menjadi legislature dalam kepemerintahan.

Negara Yang Menganut Demokrasi Parlementer

Diantaranya negara negara yang menganut demokrasi parlementer adalah:

1. Di Benua Afrika terdapat Bostwana, Ethiopia, Libya, Mauritius, Afrika Selatan, Tunisia.
2. Di benua Amerika terdapat Antiqua and Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Kanada, Dominika, Grenada, Jamaika, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Suriname, Trinidad dan Tobago.
   Kemudian di Benua Asia terdapat Bangladesh, Bhutan, Kamboja, India, Iraq, Israel, Japan, Kuwait, kyrgyszatan, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapura, Thailand.
3. Di Benua Eropa terdapat negara Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, , Irlandia, Italia, Kosovo, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Republik Macedonia, Malta, , Moldova, Montenegro, Belanda, Norway, Polandia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Turki, United Kingdom.
4. Di diperairan samudera Pasifik terdapat negara Australia, , Selandia baru, Papua New Guinea, Samoa, dan Vanuatu.

Sumber artikel

http://www.learniseasy.com/pengertian-demokrasi-parlementer-dan-penjelasannya.html
The Substance of Sociology oleh Ephraim H. Mizruchi

State and Society: A reader in Comparative Political Sociology oleh Reinhard Bendix, Coenraad M. Brand

Encyclopaedia of Eminent Thinkers: The Political Thought of M.N. Roy

Raymod Williams: A Short Counter Revolution: Towards 2000

Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies oleh Kaare Strom, Wolfgang C. Muller and Torbjorn Bergman